Literacy in a Multicultural Indonesian Society: A Feminist Perspective - Esther Kuntjara (Antropologi Indonesia, 2005)
Salah satu komponen dari kebijakan 'Pendidikan untuk semua' yang dilontarkan UNESCO adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam kebijakan UNESCO tersebut dinyatakan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khususnya anak perempuan, memiliki akses kependidikan dasar secara cuma-cuma. Pendidikan untuk semua juga mengarah pada penghapusan kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa strategi harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Isu-isu yang menyentuh perempuan dan kemampuan baca tulis seringkali berhubungan dengan masalah-masalah keadilan, produksi pengetahuan, dan demokrasi. Dalam sebuah masyarakat patriarkal, laki-laki memperoleh kuasa berdasarkan kelahiran dan keistimewaan (privelege) karena dominasi atas pihak subordinat termasuk perempuan. Cara perempuan memperoleh dan memproduksipengetahuan kerap kali berbeda dengan laki-laki. Perempuan sering melihat pengetahuanmereka sebagai afektif bukan kognitif, dan sebagai perasaan bukan pikiran. Alasan pemikiran moral perempuan seringkali melibatkan pertimbangan pengalaman pribadi, kepedulian dan keterhubungan, tawar menawar atas nilai-nilai yang bersifat absolut, tanggung jawab atashak dan pikiran yang didasarkan atas konteks dan narasi, dibanding dengan pemikirankognitif yang formal dan abstrak. Kemampuan baca tulis bagi perempuan dalam masyarakat multikultural perlu memperhatikan isu-isu di atas untuk mencapai kesetaraan gender. Strategi yang tepat perlu dilakukan sehingga perempuan Indonesia yang beragam dapat mengalami proses belajar yang mengakui sifat keperempuanan dan identitas mereka. Key words: Indonesian multicultural society; gender inequality; women literacy; empowerment.