TINDAK PIDANA UANG PALSU DALAM PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2011 SEBAGAI LEX SPECIALIS - Amiruddin, Andi Wahyu (LEX CRIMEN, 2018)
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana uang palsu menurut UU No. 7 Tahun 2011 sebagai Lex Specialis dan bagaimana pertanggungan jawab pidana pelaku tindak pidana uang palsu, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Penyidikan terhadap tindak pidana uang palsuÂ  yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 32 UU No. 7 Tahun 2011 adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yaitu KUHAP dan juga penyidik mempunyai kewenangan untuk membuka akses atau memeriksaÂ  dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya dan kemudian melampirkan data elektronik tersebut pada berkas perkara apabila ditemukan ada hubungan antara data elektronik dan perkara yang diperiksa. 2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana uang palsu diatur dalam KUHP dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 250, sedangkan Pasal 250 bis KUHP mengatur tentang perampasan terhadap uang yang dipalsukan beserta alat yang dipakai untuk membuat uang palsu dan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mulai Pasal 34 sampai dengan Pasal 37. Ancaman pidana dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sangatlah berat dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam KUHP. Dalam UU No. 7 Tahun 2011 sebagai lex specialis, ada kumulatif hukuman pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Beda halnya dengan KUHP yang hanya mengancamkan salah satu dari ancaman pokok saja yaitu pidana penjara atau pidana denda, disamping ada hukuman tambahan berupa perampasan uang yang palsu dan alat-alat yang dipakai dalam tindak pidana pemalsuan uang.Kata kunci: uang palsu, lex specialias