KONFLIK IBUKOTA DI KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA1 - Indrahayu, Dirwan (JURNAL POLITICO, 2015)
ABSTRAKSalah satu esensi dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, adalah negaradalam hal ini pemerintah pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengisipembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada didaerahnya masing-masing. Namun pada kenyataanya Pasca pemekaran Kabupaten Buton Utaramasih banyak persoalan yang terjadi diantara kalangan masyarakat itu sendiri, persoalan yangseringkali timbul adalah masalah Ibukota yang sampai sekarang belum di fungsikan sebagaiIbukota Kabupaten Buton Utara yang pada kenyataanya tidak sesuai dengan amanah UndangundangNo 14 Tahun 2007.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya konflik Ibukota di Kabupaten ButonUtara Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan konsep yang di gunakan dalam penelitian ini adalahkonsep tentang konflik dan Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif.Hasil yang di peroleh dalam penelitia ini adalah menunjukan bahwa Adanya identitaskolektif yang terbentuk berdasarkan proses sosial-politik yang berlangsung di Buton Utara.Identitas sosial-politik itu juga setidaknya ada dua macam: 1) identitas sempit kedaerahan antaraBuranga dan Ereke yang terbentuk melalui proses sosial, 2) identitas yang terbentuk kerenapolarisasi politik antara massa pendukung kandidat dalam proses demokrasi. Identitas inimerupakan identitas baru yang terbentuk namun sangat berpengaruh terhadap berlangsungnyaproses politik di Buton Utara. Identitas kedaerahan antara Ereke dan Buranga dapat saja terleburoleh adanya identitas baru ini. Maksudnya bahwa orang Ereke dapat saja terlibat dalamMasyarakat Pembela Undang-Undang juga sebaliknya orang Buranga dapat saja berada dalammassa yang pro pemerintah.Kata Kunci: Konflik Ibukota di Kabupaten Buton Utara