PERAN APARATUR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN E-KTP (Suatu Studi Di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate)1 - Fahmi, Fahmi (JURNAL POLITICO, 2015)
ABSTRAKSalah satu penerapan e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaanteknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahanadalah program E-KTP (kartu tanda penduduk elektronik). Indonesia dengan jumlahpenduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itupemerintah membuat program yang disebut dengan E-KTP. E-KTP merupakan cara baru jituyang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secaranasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan systembiometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satudatabase nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja.E-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan olehpemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan E-KTP dipandang sangat relevan denganrencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas danberbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih dan akurat. EKTPmerupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kemendagri(Kementrian Dalam Negeri) sejak tahun 2006, tetapi baru ditetapkan dan dilaksanakan padatahun 2009 lalu dengan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan presiden.Program E – KTP ini pada dasarnya telah dilaksnakan secara nasional pada seluruhkab/kota oleh pemerintah pusat. Khusus untuk Kota Ternate pada tahun 2011 telahmelaksanakan program E-KTP.Meskipun Pemerintah Kota Ternate telah melaksanakan program E-KTP tersebutdengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan data observasi yang peneliti dapatkandilapangan dan berdasarkan hasil wawancara yang penliti lakukan, dalam prosesimplementasi terjadi beberapa masalah yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah kotaternate yaitu minimnya fasilitas yang berperan penting dalam memperlancar pelaksanaanprogram E-KTP di kota Ternate yaitu tidak tersedianya ruang tunggu pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Selain itu juga pemeliharaan yang kurangprima pada fasilitas pelaksanaan program E-KTP yang berakibat pada sering rusaknya alatscan sidik jari dan alat scan retina mata sehingga dapat menghambat pelaksanaan programE-KTP di Kota Ternate.Kata Kunci : Peran, Aparatur, Implementasi Kebijakan, E-KTP