IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA - MONTOALI, VALENTIN; OGOTAN, MARTHA; LONDA, VERY (JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2018)
Surat izin usaha perikanan merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementrian Kelautan danPerikanan kepada masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahan swasta nasional) yang inginmengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapanikan, izin pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan. Setiap masyarakat(perorangan/ koperasi/ perusahan swasta nasional) yang melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. Olehkarena itu Bupati/Walikota berwenang menerbitkan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapalsebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan surat izin usaha perikanan ProvinsiSulawesi Utara. Kemudian beberapa hal yang bisa disarankan adalah kepada kepala dinas dapatmeningkatkan kinerja pegawai dalam menjalakan tugas dan tanggungjawab dalam prosespenerbitan surat izin usaha perikanan, sehingga proses penerbitan surat izin usaha perikanan dapatberjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Surat Izin, Usaha Perikanan