SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UU No. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA - Laos, Benny (LEX CRIMEN, 2016)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat dan bagaimana tata cara pemberian pembebasan bersyarat.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Syarat pembebasan bersyarat terdiri atas: a.syarat untuk dapat diberikannya pembebasan bersyarat yang meliputi:  - syarat formal, yaitu Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan (Pasal 15 ayat 1 KUHPidana); - syarat material, yaitu pertimbangan tentang patut atau tidak patutnya pemberian pembebasan bersyarat, yaitu:  (1) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, (2) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, (3) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana (Pasal 49 ayat (1) huruf b, c, dan d Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013).  b. syarat yang menyertai diberikannya pembebasan bersyarat, meliputi: - syarat umum: Narapidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik selama menjalani masa percobaan (Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 15a ayat (1) KUHPidana); dan dapat juga ditambah dengan: -  syarat khusus: syarat mengenai kelakuan narapidana, asal saja yang tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik yang bersangkutan (Pasal 15a ayat (2) KUHPidana). 2. Tata cara pemberian pembebasan bersyarat sekarang tidak lagi mengikuti ketentuan dalam Ordonansi Pembebasan Bersyarat (Staatsblad 1917 No. 749) melainkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1005 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013. Kata kunci: Syarat dan tata cara,  pembebasan bersyarat