ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMDA KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA - Pauwah, Sudirman; Saerang, Ivonne; Mandey, Silvya (Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2014)
Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan tersebut, maka semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemda sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, untuk tahun anggaran 2008 sampai tahun 2012. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2008 sampai 2012. Pengujian dilakukan dengan menggunakan empat variabel, kemandirian daerah, efektifitas, aktifitas, dan debt service coverage ratio (DSCR), untuk mengukur tingkat kinerja keuangan dari tiap–tiap variabel. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sula berdasarkan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktifitas, rasio pengelolaan belanja, rasio pertumbuhan, berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD. Analisis rasio petumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten kepulauan Sula dapat dikategorikan cukup baik karena pertumbuhan PAD masih fluktuatif, artinya kemampuan Pemda dalam meningkatkan pertumbuhan PAD perlu diperbaiki dan tingkatkan. Disamping itu perlu juga diperhatikan tentang belanja pegawai yang memiliki nilai yang masih cukup besar jika dibanding dengan nilai PAD. Kata kunci: otonomi, kemandirian, kinerja keuangan