TINJAUAN YURIDIS â€œPASOBAYAN MEWARANGâ€ DALAM PERKAWINAN â€œPADA GELAHANGâ€ BERDASARKAN UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN - -, PANDU (Notarius, 2013)
Perkawinan hukum Adat Bali mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Pada awalnya Hukum Adat Bali hanya mengenal perkawinan â€œpurusa wiwahaâ€ dan â€œnyentanaâ€ dalam sistem kekeluargaan adat Bali yang patrilineal (Das Sollen). Kini dalam masyarakat Bali muncul perkawinan â€œpada gelahangâ€ yang identik dengan perkawinan dalam sistem parental. Perkawinan â€œpada gelahangâ€ tersebut diawali dengan membuat â€œpasobayan mewarangâ€ yang berisi kesepakatan â€“ kesepakatan kedua mempelai serta keluarganya (Das Sein). Problem yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai substansi â€œpasobayan mewarangâ€ dalam perkawinan â€œpada gelahangâ€ ditinjau dari Undang â€“ Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan permasalahan yang kedua mengenai akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila â€œpasobayan mewarangâ€ dalam perkawinan â€œpada gelahangâ€ tetap dilaksanakan. Tujuan yang ingin penulis capai yaitu untuk mengetahui perkembangan hukum adat Bali terutama dalam bidang perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang penulis pergunakan yaitu pendekatan perundang â€“ undangan dan pendekatan konsep hukum. Penelitian normatif ini juga ditunjang dengan data â€“ data lapangan untuk memperkuat landasan teori dan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan analisa kualitatif yaitu perkembangan perkawinan masyarakat adat Bali yang mengarah kepada perkawinan parental melaui perkawinan â€œpada gelahangâ€ dan ditunjang oleh adanya â€œpasobayan mewarangâ€. isi dari pasobayan mewarang tersebut adalah mengatur tanggungjawab suami istri sepanjang perkawinan, pengaturan kedudukan keturunan yang dilahirkan, pengaturan pewarisan akibat perkawinan pada gelahang serta pengaturan kesepakatan pencantuman kedudukan â€œpurusaâ€ dalam akta perkawinan. â€œpasobayan mewarangâ€ sebagai dasar dari pelaksanaan perkawinan â€œpada gelahangâ€ tidak bertentangan dengan Undang â€“ Undang Perkawinan karena batasan perjanjian perkawinan yang boleh dibuatÂ  adalah tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Saran dari penelitian ini karena â€œpasobayan mewarangâ€ merupakan suatu kebutuhan dalam pelaksanaan perkawinan â€œpada gelahangâ€ dan tidak bertentangan dengan Undang â€“ Undang Perkawinan dan Undang â€“ Undang Jabatan Notaris, sebaiknya dibuat dalam bentuk akta autentik. Hal ini untuk lebih menajmin kepastian hukum dari â€œpasobayan mewarangâ€ tersebut.