KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL - Laely Wulandari (LAW REFORM, 2008)
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yangmemiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalahanggota kelurga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikanKDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, prosesperadilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidakefesien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, kalaupun diadukan banyakyang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melaluipengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunkan UU PKDRT. Untuk itumuncul pemikiran menggunkan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yangwin-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilanpidana.Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimanapenanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasipenanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang.Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakandalam penangagan KDRT karena penangannya menggunakan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP).Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upayadamai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakanformulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum darimediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, modiator, jeniskekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi.Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal.