EVALUASI KINERJA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM FUNGSI LEGISLASI PADA TAHUN 2011-2012 - Bilote, Donly Noferling (JURNAL EKSEKUTIF, 2013)
Fungsi legislasi adalahÂ  proses pengakomodasian kepentingan para pihak pemangku kegiatan untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi dapat merubah karakter dan profil didaerah dengan adanya peraturan daerah itu. Peraturan daerah merupakan komitmen pemangku kekuasaan didaerah yang memiliki kekuatan. Fungsi legislasi dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan dan kehidupan social dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, Dewan PerwakilanRakyat Daerah diberi bermacam-macam hak yang salahÂ  satunya menurut Pasal 44 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah âhak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Ranperdaâ atau implementasi dari fungsi legislasiÂ  harus ditindaklanjuti denganÂ  Peraturan Daerah. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara merupakan representasi masyarakat Sulawesi Utara, sebagai insan politik, anggota DPRDÂ  Provinsi Sulawesi Utara dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karena hal tersebut merupakan salah satu hal pentingÂ  dalam melaksanakan fungsi legislasi namun faktanya sebagian personil DPRD Provinsi Sulawesi Utara tidak memilki kemampuan itu sehingga sering terjadiÂ  perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu hal yangÂ  merekaÂ  kurang mengerti substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Sulawesi Utara. Â