Analisis Framing Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi Di Partai KeadilanSejahtera (PKS) Dalam Koran Tempo - Faurizka, Hani; Sunarto, Sunarto; Nugroho, Adi (Interaksi Online, 2014)
ABSTRACTJUDUL : Framing Analysist of Beef Import Quota Bribery Case in PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) within The Koran TempoNAMA : HANI FAURIZKANIM : D2C009005The mass media always saw political issues as an attractive publicity and also something witha high news value. In several recent years, news reports in Indonesia has always marred by manyIndonesian political elites allegations of bribery cases. One of several authority and power abusementcases by cadres of political parties in Indonesia were the suspected fund bribery of beef imports quotain Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Media reporting activities in political cases made them involved in making of politicaldiscourse. Media wasn’t act as news courier only but they act as political agent also, they do framingthe message for making up issues, and Koran Tempo is on the list with all of its interest attributewithin this case.This was descriptive research with framing analysis approach developed by Robert N.Enmant. This research was conducted to determine the frame formed by Koran Tempo in every theirnews about the bribery case of beef import quotas that occurred in PKS.Result of this study indicated that the Koran Tempo news was dominated by “news maker”frame pattern. Tempo tried to form a view that the names of PKS leaders who are involved in cases isseen as a mistake. The non-PKS resource persons been chosen to corroborate the indicationsstatements of the names of this Islamic-based party leaders involvement. Legal system and the KPK’sprocess of investigation considered as the only right way to solve the problem. In the end, KoranTempo is clearly not a neutral media. Koran Tempo’s news keep the journalists subjectivity that isbased on an ideology as a critical and courageous media in their every news publication.Key words : Political party, Bribery case, Koran TempoABSTRAKJUDUL : Analisis Framing Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi Di PartaiKeadilanSejahtera (PKS) Dalam Koran TempoNAMA : HANI FAURIZKANIM : D2C009005Media massa selalu melihat persoalan politik sebagai bahan pemberitaan yang menarik danmemiliki nilai berita yang tinggi. Beberapa tahun terakhir pemberitaan di indonesia selalu diwarnaioleh dugaan kasus suap yang banyak menimpa elite partai politik. Salah satu kasus penyalahgunaanwewenang dan jabatan oleh kader-kader partai politik di Indonesia adalah adanya dugaan dana suapkuota impor daging sapi yang mengalir di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Aktivitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa politik membuat media seringkaliterlibat dalam pembuatan wacana politik. Media tidak hanya bertindak sebagai penyalur pesanmelainkan juga sebagai agen politik yang melakukan proses pembingkaian pesan untukmengkonstruksi sebuah isu, tak terkecuali Koran Tempo dengan segala atribut kepentingannya dalammenyoroti kasus ini.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis framing yang dikembangkan olehRobert N. Enmant. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui frame yang dibentuk oleh KoranTempo dalam setiap pemberitaannya mengenai kasus suap kuota impor daging sapi yang terjadi diPartai Keadilan Sejahtera (PKS).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan Tempo di dominasi oleh pola bingkaiNews maker. Tempo mencoba membentuk konstruksi bahwa nama-nama petinggi PKS yang terlibatdipandang sebagai suatu hal yang salah. Pemilihan narasumber non-PKS dipilih Tempo untukmenguatkan keterangan adanya indikasi keterlibatan nama-nama petinggi partai berbasis islamtersebut. Jalur hukum serta proses penyidikan KPK dianggap sebagai satu-satunya cara yang tepatuntuk menyelesaikan masalah. Pada akhirnya jelas Tempo bukanlah media yang netral. PemberitaanTempo menyimpan subjektivitas wartawan yang dilandasi oleh ideologi sebagai media cetak yangkritis dan berani dalam setiap menurunkan berita kepada pembacanya.Key words : Partai politik, Praktik suap, Koran TempoPENDAHULUANA. Latar BelakangMaraknya kasus korupsi yang terjadi diIndonesia seakan – akan menjadi suatu budayayang tidak bisa dihilangkan sejak zaman orde baru dan telah menjadi fenomena sosialyang terjadi pada tatanan pemerintahan. Korupsi merupakan gejala salah pakai dansalah urus dari kekuasaan demi mengeduk keuntungan pribadi, dengan menggunakanwewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri.Salah satu bentuk tindak korupsi yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan adalahmasalah suap. Berbagai bentuk praktik korupsi suap menyuap banyak terjadi dilingkungan pejabat birokrasi pemerintah ataupun lembaga publik yangpelaksanaannya bersentuhan dengan masyarakat, tak terkecuali partai politik. Jikadilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang PartaiPolitik, disebutkan bahwa terdapat tiga fungsi umum sebuah partai politik, yaitu (1)melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkankesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa danbernegara; (2) menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakatdalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badanpermusyawaratan/ perwakilan rakyat; dan (3) mempersiapkan anggota masyarakatuntuk mengisi jabatan jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Namunsetelah melihat kasus-kasus diatas,bisa disimpulkan bahwa terjadi disfungsi darikeberadaan partai politik di Indonesia. Demokrasi partai dalam mencetak kader-kaderpartai yang bersih sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, seakan jauh dari kataideal. Elite partai banyak yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya untukmemperkaya kepentingan pribadi, yakni terlibat dalam praktik korupsi sepertipencucian uang maupun suap.Dari sekian banyak isu kasus suap yang melibatkan para elite partai politik diIndonesia, peneliti tertarik pada kasus aliran dana suap penambahan kuota impordaging sapi PT. Indoguna Utama yang mengalir di tubuh Partai Keadilan Sejahtera(PKS). Kasus ini terkuak sejak tertangkapnya sosok Ahmad Fathanah di hotel LeMeridien pada dini hari tanggal 29 Januari 2013, yang kemudian menyeret namakader sekaligus mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, serta petinggi PKS lainnyauntuk turut berurusan dengan KPK.Pada kasus dugaan suap impor daging sapi ini, Luthfi Hasan Ishaaq danFathanah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua bos PT. Indoguna Utama(perusahaan pengimpor daging) yaitu Juard Effendi dan Arya Abadi Effendy. Selainsebagai presiden PKS kala itu, Luthfi juga tercatat sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat (DPR) 2009-2014. Ia duduk di Komisi I. Sebagai anggota Komisi I, Luthfihanya bertugas dalam urusan soal komunikasi, informasi, keamanan, dan pertahanan.Urusan peternakan dan impor daging menjadi ranah Komisi IV dan Komisi VI.Dugaan keterlibatan Luthfi dalam kasus ini adalah, ia diduga "menjual" otoritas yangdimilikinya untuk memengaruhi kebijakan soal kuota impor daging. Sebagai petinggiPKS, ia memiliki pengaruh yang besar. Kuota impor daging sapi menjadi kewenanganKementerian Pertanian, di mana menteri yang menjabat, Suswono, adalah kader PKS.Dari beberapa hasil penyidikan KPK, Luthfi pun diteteapkan sebagi tersangka kasussuap kuota impor daging sapi atas hubungannya dengan Suswono, kader PKS yangmenjabat sebagai Menteri Pertanian tersebut.Keterlibatan Luthfi Hasan Ishaaq dalam memanfaatkan jabatan/posisinya untukberhubungan dengan Mentan Suswono melatarbelakangi penetapan statusnya sebagaitersangka suap, dimana melanggar pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atauPasal 11 Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggaranegara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.Dari awal tertangkapnya Ahmad Fathanah hingga ditetapkannya Luthfi HasanIshaaq sebagai tersangka pencucian uang, berbagai media massa berbondong-bondongmenyajikan laporan berita ter-update untuk mengulas kasus ini. Salah satu jenis mediamassa adalah media massa cetak yang disebut surat kabar atau koran. Dua nama suratkabar nasional di Indonesia yang tak luput mengulas perkembangan kasus suapdaging impor di PKS adalah Kompas dan Tempo. Dalam kurun waktu selama kuranglebih 5 bulan, yaitu dari tanggal 31 Januari hingga 30 Mei, pemberitaan mengenaikasus ini masih dibahas dalam kedua surat kabar tersebut. Untuk lebih jelas melihatragam berita yang dihadirkan oleh Kompas dan Tempo mengenai kasus suap di PKSedisi 31 Januari – 30 Mei 2013, disajikan dalam tabel berikut :Tabel 1.1Perbandingan jumlah ragam berita dalam surat kabar Kompas danTempo edisi 31 Januari – 30 Mei 2013Ragam BeritaMediaKompas TempoHeadline 8 judul 25 judulBerita Utama - 52 judulNasional - 25 judulPolitik danHukum35 judul -Skandal SuapGuncang PKS- 15 judulJumlah Berita 43 judul 117 judulKeterangan: rincian pada lampiranTerkait dengan berita kasus suap di PKS ini, Tempo menurunkan 25 judulheadline pada halaman cover surat kabar, dibandingkan dengan Kompas yang hanya 8judul headline. Mengingat pentingnya kedudukan sebuah Headline dalam surat kabar,dimana sangat mempengaruhi pembaca dimana memudahkan dalam mengetahuiperkembangan kasus yang terjadi serta menumbuhkan motivasi, mendorong danmengembangkan pola pikir bagi masyarakat untuk semakin kritis dan selektif dalammenyikapi berita-berita yang disajikan pada berbagai media cetak yang ada dimasyarakat.Perbedaan penyampaian suatu berita di berbagai media juga dipengaruhi olehlatar belakang seorang wartawan dari media yang bersangkutan. Dalam Kode EtikJurnalistik Indonesia dalam Undang-Undang Pers, pasal 1 disebutkan bahwa :“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dantidak beritikad buruk”. Namun saat ini, seiring perkembangan pers serta kekebasan wartawandalam menghasilkan berita tak sedikit ditemukan berita-berita yang dinilai tidak berimbangsesuai dengan ketentuan kode etik jurnalistik. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuahberita akan dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai barang suci yang penuhdengan objektifitas. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betulgerak pers. Mereka akan menilai lebih terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiappenelitian berita menyimpan ideology dan campur tangan wartawan. Seorangwartawan pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-datayang diperoleh dilapangan.Dalam kasus yang diangkat ini dapat tersaji dengan jelas, bagaimana mediamassa menggambarkan identitas para actor yang menjadi sorotan utama mendominsiteks (profil) yang menjadi sorotan. Adanya proses seleksi isu dan penekanan pada isiberita yang dianggap layak ditampilkan, dipengaruhi juga oleh persepsi wartawan,yang jelas sangat beragam. Interpretasi sangat dilandasi dengan kepentingan masingmasingmedia massa tak terkecuali Koran Tempo dalam pemberitaannya seputarkasus suap impor daging sapi yang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).B. PermasalahanBagaimana majalah Tempo membingkai berita tentang kasus suap daging sapi imporyang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ?PEMBAHASANBerdasarkan data empirik penelitian, sejak kasus ini terkuak, Tempo tercatatmenurunkan 25 judul headline mengenai kasus suap kuota impor daging sapi. Namunpenelitian ini hanya merujuk pada 10 judul headline pada tanggal 10 Mei hingga 30Mei 2013, dimana dalam periode tersebut pembahasan berita kasus suap impor dagingsapi yang terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih terfokus, serta menjadicover pemberitaan paling banyak. Dengan menggunakan perangkat framing Entman,akan diketahui bagaimana pembingkaian yang dilakukan Tempo terhadap kasus suapkuota impor daging sapi yang terjadi di PKS. Berikut penjabarannya :Define Problems atau pendefinisian masalah. Dalam membahas masalah kasussuap kuota impor daging sapi di PKS ini, 10 berita yang diturunkan oleh Tempohampir sebagian besar terfokus pada framing pola bingkai News Maker/Public Figure,berita-berita yang disajikan selalu terkait dengan nama-nama besar petinggi PKS yangterlibat didalamnya.Tercatat dari 10 berita tersebut, ada 9 berita menggunakan pola bingkai NewsMaker. Terlihat disini bagaimana Tempo mencoba untuk memberikan gambaranbahwa kasus yang menyeret nama orang-orang penting, orang-orang terkemuka,lembaga penting, menjadi salah satu hal yang menarik untuk dijadikan berita. Dalamhal ini baik itu petinggi partai, menteri dan lembaga tinggi negara yang bersentuhandengan kasus hukum mau tak mau akan ditindak lanjuti pula berdasarkan hukumyang berlaku.Diagnose Causes atau memperkirakan penyebab masalah. Dalam memberitakantentang kasus suap kuota impor daging sapi yang terjadi di PKS ini secara tidaklangsung tampak bahwa Tempo menganggap bahwa kesaksian sumber berita di luarPKS menjadi penyebab masalah dalam kisruh yang melibatkan nama-nama petinggipartainya dan lembaganya itu sendiri. Disini tampak bagaimana Tempo berusahamenyudutkan pihak PKS dengan dengan keterangan-keterangan sumber di luar PKSyang sebagian besar mengungkapkan fakta adanya keterlibatan para petinggi PKSdalam kasus suap kuota impor daging sapi.Make Moral Judgement atau membuat keputusan moral. Menanggapi kasus suapimpor daging yang yang melibatkan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera ini, ada 5evaluasi moral yang diberikan oleh Tempo: pertama, keterlibatan para petinggi PKSdinilai salah karena tugas dan wewenang mereka dalam struktur kepartaian tidak adahubungannya dengan kasus penambahan kuota impor daging sapi. Kedua, statushukum Suswono dalam kasus impor daging masih sebatas saksi atas dua tersangkasebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq dan Fathanah . Ketiga, benda-benda yang terkaitdengan aliran dana dari Fathanah dikategorikan sebagai hasil pencucian uang dantindak suap. Keempat, KPK dinilai lamban dalam memproses status hukum danmelakukan pemeriksaan terhadap para petinggi PKS yang terlibat. Kelima, laporanPKS atas KPK termasuk dalam upaya mengkriminalkan KPK, alasannya karena PKSmelaporkan KPK dengan pasal pidana, yakni pencemaran nama baik.Kemudian dalam Treatment recommendation, menurut Tempo rekomendasiyang bisa dilakukan dalam menghadapi kisruh kasus suap kuota impor daging sapiyang terjadi di PKS ini adalah dengan menyerahkan proses dan penyelidikansepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tempo menggarisbawahibahwa semua petinggi PKS yang terlibat kasus ini harus di sikapi secara serius, salahsatunya dengan penyelidikan dan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku.Koran Tempo melihat bahwa penyelidikan yang dilakukan pihak KPK merupakansuatu cara agar masyarakat melihat bahwa segala bentuk praktik korupsi yangdilakukan elite parpol adalah masalah yang serius dan harus ditangani oleh lembagayang berwenang.Dari keseluruhan pemberitaan yang di munculkan, Tempo mencobamengarahkan opini public bahwa kasus suap impor daging yang terjadi di PKS inidianggap salah dan melanggar ketentuan hukum sehingga pantas untuk diprosessesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tempo juga menggunakanmenggunakan gaya bahasanya cenderung lebih berani. Apalagi, jenis berita yangdisampaikan berupa isu yang sensitif. Keberanian dalam menulis berita yang sensitifitu diikuti dengan kreativitas dalam mengolah berita menjadi sesuatu yang menarikatensi pembaca.PENUTUPKesimpulanMelalui hasil analisis dengan menggunakan perangkat framing Robert N. Enmant,penulis telah menemukan pola bingkai (frame) yang digunakan oleh Tempo dalamkasus suap kuota impor daging sapi yang terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dalam periode 10-30 Mei 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberitaanTempo didominasi oleh pola bingkai News maker. Nilai berita News maker padapemberitaan Tempo mendapat porsi yang lebih besar dibandingkan nilai beritakonflik.Tempo menilai bahwa nama-nama petinggi PKS yang terlibat dalam kasus inipenting dan layak dijadikan berita, hal ini sesuai dengan teori jurnalistik yangmenyebutkan bahwa nama selalu menciptakan berita (names make news). Teoritersebut dapat dianalogikan dengan pernyataan bahwa segala sesuatu yang dikatakandan dilakukan oleh orang-orang penting selalu dikutip oleh media dan menjadi berita,sekalipun hal itu bersifat negatif.Tempo mencoba mengkonstruksikan bahwa petinggi PKS yang terlibat kasustindak pidana korupsi, baik dalam bentuk suap maupun pencucian uang, merupakansuatu bentuk penyalahgunaan wewenang dan kedudukan karena tidak seharusnyafigur yang menjadi panutan dalam partai terlibat dalam sebuah kasus. Hal inidipandang oleh Tempo sebagai suatu kesalahan, dan jalur hukum menjadi satusatunyacara yang tepat untuk menyelesaikan masalah.Sikap Tempo tersebut juga didukung dengan pemilihan narasumber yangdigunakan dalam pemberitaan. Mayoritas sumber berita yang ditampilkan Tempoadalah pihak-pihak non-PKS. Kesaksian sumber berita tersebut cenderungmembenarkan fakta keterlibatan para petinggi PKS dalam kasus suap impor daging.Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Tempo bukanlah media yang netraldalam mengkonstruksikan suatu isu. Pemberitaan Tempo menyimpan subyektivitaswartawan yang dilandasi oleh ideologi sebagai media cetak yang kritis dan beranidalam setiap menurunkan berita kepada pembacanya.Daftar PustakaReferensi BukuArdianto, Elvinaro., Erdinaya., Komala, Lukiati. (2004). Komunikasi Massa: SuatuPengantar. Bandung: RosdakaryaBungin, Burhan. (2008). Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Prenada Media GroupChaer, Abdul. (2010). Bahasa Jurnalistik. Jakarta: Rineka CiptaDenzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. (1994). Handbook of QualitativeResearch. London: SAGE PublicationsDenzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. (2009). Handbook of QualitativeResearch. Diterjemahkan oleh Dariyanto dkk dengan judul Handbook ofQualitative Research. Yogyakarta: Pustaka PelajarEffendy, Onong Uchjana. (2005). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung:Remaja RosdakaryaEriyanto. (2002). Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media.Yogyakarta: PT. LKis Pelangi AksaraEriyanto. (2007). Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media.Yogyakarta : PT. LKiS Yogyakarta.Junaedhi, Kurniawan. (1995). Rahasia Dapur Majalah di Indonesia. Jakarta: GramediaPustaka Utama.Hamad, Ibnu. (2004). Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta: GranitMoleong, J. Lexy. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT RemajaRosdakaryaRahardi, Kunjana. (2011). Bahasa Jurnalistik. Bogor: Ghalia IndonesiaRolnicky, Tom. E, C. Dow Tate, Sherri A Taylor. (2008). Pengantar DasarJurnalisme (Scholastis Journalism). Jakarta: KencanaSobur, Alex. (2005). Analisis Teks Media Massa, Suatu Pengantar Untuk AnalisisWacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: Remaja RosdakaryaSteelw, Janet E. (2007). Wars within: The Story of Tempo, an Independent Magazinein Soeharto’s Indonesia. Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia.Sudibyo, Agus. (2001) . Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LkiSSuhandang, Kustadi. (2004). Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, danKode Etik. Bandung: NuansaSumadiria, Haris. (2006). Jurnalistik Indonesia:Menulis Berita dan Feature.Bandung: Remaja RosdakaryaSyah, Sirikit. (2011). Rambu-Rambu Jurnalistik. Yogyakarta:Pustaka PelajarTamburaka, Apriadi. (2012). Agenda Setting Media Massa. Jakarta : RajaGrafindo,PersadaWiryanto. ( 2005). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Grameia WiiasaranaIndonesia.InternetDwi Wedhaswary , Inggried. (2013). Citra Partai Bersih PKS Tercoreng. Dalamhttp://nasional.kompas.com/read/2013/01/31/09280349/Citra.Partai.Bersih.PKS.Tercoreng. Diunduh pada 3 Juni 2013 pukul 20.30 WIBRuslan , Heri. (2013). Presiden PKS Bantah Terima Suap Impor Daging. Dalamhttp://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/31/mhgw0u-presidenpks-bantah-terima-suap-impor-daging. Diunduh pada 3 Juni 2013 pukul 21.00WIBSuharman, Tri. (2013). Presiden PKS Tersangka Suap Rp 1 Milyar. Dalamhttp://koran.tempo.co/konten/2013/01/31/299464/SKANDAL-IMPORDAGINGPresiden-PKS-Tersangka-Suap-Rp-1-Miliar. Diunduh pada 3 Juni 2013pukul 22.30 WIBDamanik, Caroline. (2013). Sudah Ditahan KPK Emir Masih Berstatus Ketua KomisiXI DPR. Dalamhttp://nasional.kompas.com/read/2013/08/19/1222009/Sudah.Ditahan.KPK.Emir.Masih.Berstatus.Ketua.Komisi.XI.DPR. Diunduh pada 16 Juli 2013 pukul 09.00WIBSuharman, Tri. (2011). Nazar Beberkan Peran Anas dan Angie di Kasus Hambalang.Dalam http://www.tempo.co/read/news/2011/12/22/063373280/Nazar-Beberkan-Peran-Anas-dan-Angie-di-Kasus-Hambalang. Diunduh pada 16 Juli 2013 pukul10.30 WIBKurniawam, Bahri. (2013). ICW: Kader Golkar Paling Banyak Jadi TersangkaKorupsi. Dalam http://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/04/icw-kadergolkar-paling-banyak-jadi-tersangka-korupsi. Diunduh pada 16 Juli 2013 pukul13.00 WIBMeisikalesaran. (2011). Contoh Pelanggaran Kode Etik Pers. Dalamhttp://meisikalesaran.wordpress.com/2011/02/07/contoh-pelanggaran-kode-etikpers/.Diunduh pada 22 Juli 2013 pukul 20.00 WIBBlog Tempo Interaktif. (2007). Cergas. Dalamhttp://blog.tempointeraktif.com/tempo/cergas/. Diunduh pada 23 Juli 2013 pukul21.00 WIBDwi Wedhaswary, Inggried. (2013). Luthfi Diduga Jual Pengaruhnya Untuk AturImpor Daging. Dalamhttp://nasional.kompas.com/read/2013/01/31/15290283/Luthfi.Diduga.Jual.Pengaruhnya.untuk.Atur.Impor.Daging. Diunduh pada 28 Juli 2013 pukul 10.00 WIBAlfiyah, Nur. (2013). Luthfi Hasan Ishaaq Tersangka Pencucian Uang. Dalamhttp://www.tempo.co/read/news/2013/03/26/078469527/Luthfi-Hasan-Ishaaq-Tersangka-Pencucian-Uang. Diunduh pada 29 Juli 2013 pukul 22.00 WIBHendrawam, Parliza. (2013). Demokrat dan PKS Dianggap Juara Korupsi. Dalamhttp://www.tempo.co/read/news/2013/02/19/078462351/Demokrat-dan-PKSDianggap-Juara-Korupsi. Diunduh pada 29 Juli 2013 pukul 23.30 WIB