KAJIAN KETERPADUAN KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR DI KELURAHAN MANGUNHARJO, KOTA SEMARANG - Fransisca Situmorang; Wiwandari Handayani (Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 2013)
Kelurahan Mangunharjo secara administrasi berada di Kecamatan Tugu dan merupakan salah satu kawasan pesisir di Kota Semarang. Terdapat banyak masalah lingkungan pesisir di Kelurahan Mangunharjo, seperti penurunan kualitas lingkungan, abrasi pantai, banjir dan juga rob. Permasalahan lingkungan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu alam dan akibat aktivitas manusia. Bahkan untuk tingkat abrasi pantai terparah di Kecamatan Tugu dialami oleh Kelurahan Mangunharjo (DKP Kota Semarang, 2010). Banyak kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir telah dilakukan dan melibatkan banyak pihak/stakeholder di Mangunharjo, namun belum diketahui keterpaduan dari setiap stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengkaji keterpaduan kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir yang dilakukan berbagai stakeholder dalam perwujudan lingkungan yang berkelanjutan di Kelurahan Mangunharjo. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode campuran yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pendekatan kuantitatif menggunakan analisis pembobotan dengan teknik sampelnya yaitu sampel acak stratifikasi tidak proporsional (disproportional stratified  random sampling, stakeholder dibagi ke dalam empat stratum yakni pemerintah, non pemerintahan, akademisi dan masyarakat (kelompok kerja). Metode pendekatan kualitatif menggunakan sampel purposif (purpossive sampling) yang disesuaikan dengan kelompok stakeholder yang telah dibagi. Berdasarkan hasil analisis pembobotan (pendekatan kuantitatif), diketahui telah terdapat keterpaduan dengan kategori rata-rata adalah baik dalam setiap variabel fragmented approach, komunikasi, koordinasi, harmonisasi dan integrasi (kondisi internal). Keterpaduan tersebut diwadahi oleh organisasi baru yaitu Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang (KKMKS). Namun diluar wadah tersebut (kondisi eksternal) ditemukan kurangnya keterpaduan karena terbentuk kelompok-kelompok kerja sama dalam pelaksanaan kegiatannya. Ketidaksinkronan kondisi internal dan eksternal ini disebabkan oleh tidak tersedianya sistem dan program kerja yang terintegrasi di dalam KKMKS terkait dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga setiap stakeholder tidak berperan sesuai dengan peran stakeholder yang seharusnya.