DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP INFRASTRUKTUR DI KOTA SEMARANG - Arga Satria Arsandi; Dimas Wahyu R; Ismiyati Ismiyati; Ferry Hermawan (Jurnal Karya Teknik Sipil, 2017)
Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dimana pertumbuhan penduduknya semakin bertambah tiap tahunnya. Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Semarang dituntut untuk dapat menenuhi dan menjamin kebutuhan penduduknya. Hal ini mendorong terjadinya urbanisasi penduduk dan pemekaran wilayah di Kota Semarang. Infrastruktur berperan penting dalam mendukung proses tersebut dimana perkembangannya diatur oleh kebijakan-kebijakan(Ismiyati, 2007). Tujuan dari penelitian ini adalahmengidentifikasi perkembangan infrastruktur di Semarang, menganalisis pertumbuhan penduduk, ekonomi wilayah, jaringan jalan & kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perkembangan infrastrukturdi Semarang dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perkembangan infrastrukturdi Semarang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan korelasi. Obyek dalam penelitian adalah mengidentifikasi pertumbuhan penduduk dan perkembangan infrastruktur. Data primer yang diperlukan berupa foto kondisi infrastuktur bangunan dan transportasi di Kota Semarang, sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari penilitian yang pernah dilakukan sebelumnya, data-data yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalahkamera untuk dokumentasi gambar dan video yang berfungsi untuk menunjang data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor kepadatan penduduk merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap dampak perkembangan infrastruktur di Semarang. Dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yaitu meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di daerah-daerah pinggiran Kota Semarang dimana mempengaruhi perkembangan infrastuktur di daerah tersebut. Untuk kebijakan–kebijakan infrastruktur, masih ada beberapa yang perlu diperbarui, karena masih belum sesuai jika diimplementasikan di lapangan. Untuk itu pada penelitian ini diberikan rekomendasi untuk kebijakan - kebijakan infrastruktur.