KAJIAN HUKUM KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP PERDAGANGAN ONLINE DI INTERNET (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota) - Hana Fairuz; Bismar Nasution; Tri Murti (TRANSPARENCY, 2018)
Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada masyarakat wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, kegunaan pajak dapatditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (interconnection networking), yang selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi :Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara kepada Kepala KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap wajib pajak pedagana online adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan Peraturan perpajakan terkait ecommerce sudah ditegaskan kembali dalam SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi ecommerce.Dalam SE-62/PJ/2013 membagi kegiatan ecommerce dalam empat kegiatan besar, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat online Marketplace Merchant menjual barang atau jasa. Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT. Solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Kota untuk menghadapi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yaitu:Mengenai hambatan yang berasal dari dalam (petugas kantor) yaitu kurangnya tenaga frontliner, solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Kota yaitu perlu ditambahnya tenaga frontliner yaitu: adanya pengenalan dan pelatihan dari kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Kota yaitu mengenai sistem yang baru dari pemerintah misalnya tentang (self assessment) yaitu sistem menghitung sendiri pajak dari masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat (Wajib Pajak). Kata kunci: Kewajiban Pajak, Perdagangan Online, KPP Pratama