ASPEK HUKUM PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET - Chelin Claudia; Bismar Nasution; Detania Sukarja (TRANSPARENCY, 2019)
Disuatuwilayahperkotaanmaupunpedesaanbanyakterlihatbangunanmaupungedung-gedung yang tingginyadapatmencapaitigaatauempatlantai,dimanabangunantersebutterlihattidakdirawatsepertibangunantua. Namunnyatanyabangunantersebutdijadikantempatusahabudidayaburungwalet. Burungwaletadalahhewan yang hidupberkelompok yang jumlahnyahinggaratusanekor.Burungwaletmenghasilkan air liur yang memilikikandungangizi yang tinggidansangatbaikuntukdikomsumsi,sertadigunakanuntukkesehatanmaupunpengobatan. Sehinggabanyakpengusahamembudidayakanburungwaletkarenabanyaknyapermintaandanhargajual yang tinggi. Adapunpermasalahan yang akandibahasdiskripsi iniyakni, Pertama, MengapakahHukumPerpajakanperlu di tegakkan di Indonesia? , KeduaBagaimanakahusahabudidayasarangburungwalet?,KetigaBagaimanakahaspekhukumperpajakanpajaksarangburungwalet di KabupatenTapanuli Tengah menurutketentuanperaturandaerahKabupatenTapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2011 TentangPajakSarangBurungWalet? MetodedalampenulisanskripsiinimenggunakanmetodepenelitianNormatifempiris, dimanasumber-sumber data yang digunakansepertibuku-buku, danundang-undang.Penulisjugamelakukanwawancarakepadanarasumber, Yang hasildariwawancaratersebutdigunakanuntukmemperkuat data sekunder. Kesimpulandariskripsiiniyakni, penegakanhukumpajak di Indonesia perluditegakkankarenaurgensinyapajakbesertafungsi-fungsi yang terdapatdalamhukumpajaktersebut.PelaksnaanPeraturan Daerah KabupatenTapanuli Tengah Nomor 20 Tahun 2011 TentangPajakSarangBurungWaletmasihbanyakmengalamikendaladalampemungutannya, sehinggaperluadanyaupanyadariPemerintahdanwajibpajakdalammelaksanakanPeraturantersebut.   Kata Kunci:  PengenaanPajakSarangBurungWalet di KabupatenTapanuli Tengah