TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN AIR MINUM TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada Perusahaan PT. Tirta Sibayakindo Berastagi) - WIRDA RIZKY LESTARI (JURNAL CIVIL LAW USU, 2017)
Salah satu kebutuhan manusia adalah Air sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup, baik itu manusia, binatang maupun tumbuhan. Kebutuhan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi semakin meningkat setiap harinya, sedangkan ketersediaan air layak diminum yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Permasalahan yang dibahas yakni Bagaimana Pengaturan Terkait keluhan yang dialami konsumen Pada Perusahaan Air Minum PT. Tirta Sibayakindo, Tanggung Jawab Produk Perusahaan Air Minum PT. Tirta Sibayakindo terhadap keluhan yang dialami konsumen, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara konsumen dengan Perusahaan Air Minum PT. Tirta Sibayakindo. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kasus skripsi ini dilakukan di Perusahaan PT. Tirta Sibayakindo Berastagi yaitu Perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum. Penelitian dilaksanakan guna melengkapi penyelesaian skripsi ini. Kesimpulannya Pengaturan keluhan yang di alami konsumen pada air minum dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Pasal 4, Pasal 8 ayat (3), Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 27 UUPK, Pasal 1505, 1507 dan 1508 KUH Perdata, lalu diatur dalam Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Bentuk nyata ganti rugi Pihak Tirta Sibayakindo yang dapat diberikan terhadap konsumen adalah Mengganti produk yang cacat dengan produk yang baru dengan kemasan yang sejenis, Mengganti uang yang telah dikeluarkan untuk membeli produk yang cacat tersebut, Menanggung biaya pengobatan apabila ada konsumen yang mengalami sakit akibat AMDK yang rusak. Penyelesaian sengketanya, berdasarkan data dari Perusahaan PT. Tirta sibayakindo dan BPSK Kota Medan menyatakan bahwa hingga saat ini penyelesaian sengketa diselesaikan secara mediasi (bermusyawarah) dan belum ada kasus yang masuk sampai ke proses pengadilan mengenai keluhan konsumen yang terjadi di Perusahaan PT. Tirta Sibayakindo. Kata Kunci : Tanggung jawab perusahaan, Konsumen, Perlindungan Konsumen