HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING MELAKUKAN LINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA - Vivi Marbun; Chairul Bariah; Arif Arif (Journal of USU International Law, 2016)
Vivi Marbun* Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum** Arif, S.H., MH***   ABSTRAKSI Indonesia adalah Negara Kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia.Karena sifatnya yang terbuka, maka laut juga dianggap sebagai Warisan Bersama Umat Manusia, sehingga hampir setiap negara merasa berhak untuk melintasi dan memanfaatkan lautan bagi kepentingannya.Asumsi tersebut tentu dapat menjadi sumber konflik yang potensial apabila tidak diatur melalui perangkat hukum laut internasional yang mengatur antara hak dan kewajiban setiap negara berkaitan dengan perlintasan melalui laut, karena berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan sebuah negara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Pengaturan  Alur Laut Kepulauan Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), Hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing melakukan lintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia dan bagaimana potensi ancaman akibat diterapkanya Alur Laut Kepulauan Indonesia. Metode penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan – bahan dari buku, jurnal, internet, instrumen hukum internasional dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari penyusunan karya ilimiah ini. Indonesia telah mengimplementasikan hak lintas kapal dan pesawat udara asing melalui PP N0 37 Tahun 2002. Secara umum Ketentuan tersebut merupakanpenjabaran ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, yang di dalamnya ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dan diatur lebih lengkap. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki perairan luas serta berdekatan dengan wilayah perbatasan tetangga, berimplikasi kepada mudahnya wilayah tersebut untuk dimanfaatkan untuk tindakan pelanggaran hukum sekaligus untuk melarikan diri. Kemudian, selain memiliki letak yang strategis sebagai penghubung Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, kawasan di sekitar alur laut kepulauan II meyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah sehinggga wilayah tersebut rawan terhadap terjadinya berbagai tindak pelangggaran hukum maupun pelanggaran wilayah kedaulatan yang dapat mengancam integritas Nusantara.   Kata kunci: kapal dan pesawat udara asing, lintas, ALKI     * Mahasiswa Fakultas Hukum USU ** Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II   Vivi Marbun* Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum** Arif, S.H., MH***   ABSTRACT Indonesia is the largest archipelago in the world. Because the characteristic is available, the sea is also considered as the Common Heritage of Mankind,  Almost every country has the right to pass and utilizing ocean for their own. The assumption of course can be a source of potential conflict if arranged through the international marine law which regulates the rights and obligations of each country related to the crossing by the sea, as it relates to security and sovereignty of country . The issues was discussed in this paper is How the regulation Indonesian archipelagic sea lanes by  United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), The rights and obligatons of foreign ship and aircraft to cross in Indonesian archipelagic sea lanes and How the potential threat effect of the imposition Indonesian archipelagic sea lanes . The research method used in this paper is normative legal research method, by the collecting the materials from books, journals, internet, international law instruments and another scientific paper which in line with the purpose of the accomplishment of this paper. Indonesian has implemented a right of passage of foreign ships and aircraft through PP N0 37 Tahun 2002. In generally these provisions are translation the provisions by United Nations Conventions on the Law of the Law 1982. In which there are some things that need to be adjusted and regulated fuller. The geographical conditions that Indonesian has vast waters and within the neighboring border region, The implications to easy for the region to be used for illegal acts at the same time to escape. Then, in addition to having a strategic location as a link of the indian ocean and the pacific ocean. The areas surrounding archipelagic sea lanes II saving potential of natural resources are abundant so that the region is prone to the occurrence of various violation of the territorial sovereignty that could threaten the integrity of the archipelago. Key words: ship dan foreign aircraf, traffic, ALKI * Mahasiswa Fakultas Hukum USU ** Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II