ANALISA HUKUM MENGENAI EKSISTENSI SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 003/PUU-IV/2006 - Arrahman Arrahman (Jurnal Mahupiki, 2013)
ABSTRAKSI *) Arrahman **) Syafruddin Kalo ***) Edi Yunara   Masalah korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan masalah baru bahkan masalah korupsi ini telah ada pada masa VOC sampai mengakibat VOC bubar hingga sekarang ini masalah korupsi tetap merupakan hal yang harus diatasi keberadaaannya. Oleh karenanya dibutuhkan hukum untuk mengatasi permasalahan ini, namun dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 telah meniadakan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 kalimat pertama Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketidakjelasan akan eksistensi sifat melawan  hukum dalam tindak pidana korupsi. Padahal masalah korupsi ini dalam perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin rapi dan sistematis dengan lingkup yang sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian semakin susah para penegak hukum dalam mengatasi masalah tindak pidana korupsi ini. Adapun rumusan permasalahannya yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah bagaimana konsep sifat melawan hukum dalam tindak pidana di Indonesia dan bagaimana eksistensi sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisa terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan Library research (penelitian Kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan internet yang di nilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Dalam perkembangannya, ternyata pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Agung RI dalam prakteknya ada yang menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tapi ada pula dalam beberapa putusannya ternyata tetap menerapkan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sumber hukum formil, Doktrin  “Sen-Clair” atau “La doctrine du Sen-Clair” dan Yurisprudensi yang diakui oleh Mahkamah Agung RI.