PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI - Debora Tampubolon; Syafruddin Kalo; Nurmala Wati (Jurnal Mahupiki, 2016)
ABSTRAKSI Debora S. Tampubolon[1] Syafruddin Kalo[2] Nurmalawaty[3] Pemberantasan korupsi pada dewasa ini menjadi pembicaraan yang semakin hangat di masyarakat. Dalam kenyataannya, masyarakat semakin terbuka matanya dan mulai menyuarakan harapan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan luar biasa ini. Para koruptor yang dijerat oleh undang-undang korupsi maupun yang berkaitan dengan hal itu seperti undang-undang pencucuian uang, menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, masalah lain yang perlu diingat adalah sejauh mana pemerintah dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, mengingat salah satu pengertian korupsi atau jenis korupsi dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan rumusan “dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara”. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ialah  metode pendekatan normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data sesuai dengan metodenya yaitu library resources yang berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan melalui kepustakaan, dan juga media elektronik online untuk mendapatkan informasi lebih yang mungkin tidak dapat didapat dibuku-buku atau dokumen lain. Analisis data yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan hukum tersebut diatas adalah metode analisis kualitatif . Pemberian kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK yang cukup luas dan bersifat mandiri akan menjadi angin segar bagi pencari keadilan dan kebebasan dari belenggu korupsi. Koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK akan sangat membantu dalam pemberantasan korupsi. Instrumen nasional dan internasional semakin diperkuat pemerintah, perluasan kerja sama bilateral dan multilateral diharapkan dapat memberikan jalan untuk menangkap aset dan pelaku yang  lari ke luar negeri.  Dibarengi lagi dengan kemampan jaksa dalam menuntut tindak pidana korupsi melalui instrumen dalam undang-undang pencucian uang, memperluas jeratan untuk para tikus pembobol kantung rakyat itu.   [1] Mahasiswa Fakultas Hukum USU [2] Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU [3] Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU