PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdk) - Adi Purwanto; Madiasa Ablisar; Nurmala Waty (Jurnal Mahupiki, 2017)
ABSTRAK Adi Purwanto* Madiasa Ablisar** Nurmalawaty*** Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia, saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana perkembangan Tindak Pidana Narkotika dan perkembangan pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan peneltian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimana penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainya. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna penyalahguna narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang tentang Narkotika juga mengalami beberapa kali perubahan dari Undang-Undang VerdoovendeMiddelen Ordonantie Tahun 1927, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan subyek hukum militer, namun karena profesinya anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi. Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian di dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan menjatuhkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I  bagi diri sendiri dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara.   * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU ***Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU