PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PT. POS INDONESIA (Studi Putusan No: 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn) - Yolanda Sari; Edi Yunara; Rapiqoh Lubis (Jurnal Mahupiki, 2017)
ABSTRAK [1]*Yolanda Sari KS **Edi Yunara ***Rafiqoh Lubis   Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi negara kita saat ini.Korupsi sudah seperti membudaya karena dalam praktiknya telah begitu erat dengan prilaku dan kebiasaan hidup para pejabat dan penyelenggara negara di Indonesia. Bukan hanya  menjadi wabah penyakit yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Karena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berbentuk undang-undang mulai dari UU PTPK 1971 sampai sekarang ini yang masih digunakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU PTPK korupsi tidak hilang begitu saja, korupsi terus terjadi karena meningkatnya kebutuhan hidup manusia dan gaya hidup yang modrenisasi. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pengaturan tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi di PT. Pos Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan yang menitik beratkan pada data skunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel, majalah, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Tindak pidana korupsi  dalam Pasal 3 UU PTPK 1999 merupakan delik formil. Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”. Sesuai hasil analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di PT. Pos Indonesia dalam putusan perkara No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn oleh terdakwa Ardin Sayur Nasution selaku Kepala Kantor Pos Cabang Sipiongot, dalam putusan tersebut hakim tepat dalam menjatuhkan putusan yaitu pidana pokok penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lebih ringan dari tuntutannya, hakim mempertimbangkan hawa pelaku telah mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, dan terdakwa juga mempunyai tanggungan istri dan juga anak-anak yang masih sekolah. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara