PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK PABRIK ROKOK ILLEGAL (Studi Putusan No 348/Pid.sus/2013/PN.Bgl) - Muhammad Munir Munthe; Alwan Alwan (Jurnal Mahupiki, 2018)
ABSTRAK Muhammad Munir Munthe* Alwan. S.H., M.Hum**   Perkembangan di bidang industri dan perdagangan di Indonesia begitu pesat, terutama industri rokok baik legal maupun illegal, sehingga menuntut pemerintah untuk lebih melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik rokok yang ada di Indonesia, sehingga dapat memberantas pabrik rokok illegal. Dan memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha.Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi perkembangan didalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik. Upaya penanggulangan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pemilik pabrik rokok yang bersifat illegal.Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengkaji perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Saat ini, Undang-Undang Cukai hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai, yaitu  hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol. Berdasarkan Undang-Undang Cukai saat ini, cukai dapat dikenakan terhadap barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan demi keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menganalisis mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.Hal yang digambarkan adalah berupa suatu peraturan hukum dan teori-teori yang ada. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik pabrik rokok illegal. Kasus Putusan No. 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl, yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 50, Pasal 55 huruf c, Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Terdakwa Muhammad Rofiq Bin Mukin, memiliki sebuah pabrik rokok di daerah Desa Sumberglagah Kec. Rembang Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur. Terdakwa telah mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.   *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Pembimbing I