PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS POLRES TOBASA) - Lino Sibarani; Liza Erwina; Alwan Alwan (Jurnal Mahupiki, 2018)
ABSTRAK   *) Lino F Sibarani **) Liza Erwina, S.H.,M.Hum ***) Alwan, S.H.,M.Hum   Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor. Penadahan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang perlu dicegah dan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, Polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana kebijakan dan peran Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan, dan hambatan yang dihadapi Polisi dalam penanggulangan tindak pidana penadahan. Metode dalam penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian di lapangan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor wilayah Tobasa. Sumber data yaitu data primer, data sekunder, data tersier. Metode pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan itu dapat dilakukan melalui upaya penal (sarana hukum pidana) maupun upaya non-penal (sarana di luar hukum pidana). Adapun hambatan yang dihadapi Polres Tobasa dalam penanggulangan tindak pidana penadahn itu terdapat pada substansi hukum, stuktur hukum, dan pada budaya hukum.   *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II