ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Putusan Nomor : 668/Pid.Sus/2018/PN.Mdn) - Naomi Naomi (Jurnal Mahupiki, 2019)
* Naomi Venessa Silalahi ** Edi Warman ***Nurmalawaty   Masalah tenaga kerja wanita saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Salah satu persoalan serius dan sangat meresahkan adalah dampak yang ditimbulkan dan berhubungan langsung terhadap nasib wanita yang menjadi tenaga kerja, yaitu berkaitan dengan perdagangan wanita (women trafficking). Perdagangan wanita yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan. Tindak perdagangan manusia terutama pada wanita (Trafficking) pada masa sekarang kian marak terjadi dan menimbulkan banyak kasus yang berkaitan dengan perdagangan tenaga kerja wanita ke luar negeri. Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Di Indonesia, bagaimana Pengaturan Hukum tentang Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia dan bagaimana pandangan dalam Perspektif Kriminologi terhadap terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul jurnal ini. Dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini. Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Undang undang nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dari sisi pandangan Kriminologis terjadinya tindak pidan Perdagangan tenaga kerja wanita dapat dilihat dari faktor internal (khususnya korban) dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar ataupun dari luar diri korban.Operasional kebijakan penal meliputi kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi. Penegakan hukum pidana tersebut sangat tergantung pada perkembangan politik hukum, politik criminal, politik sosial. Pendekatan non penal dapat dilakukan dengan berbagai pencegahan dibidang ekonomi, pendidikan, desain lingkungan ataupun strategi-strategi lain yang dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan.   Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Tenaga Kerja Wanita, Kriminologis * Mahasiswa Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II / Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara