ANALISIS HUKUMMENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 153/PK/PID/2010) - LAMTORANG HASUGIAN (Jurnal Mahupiki, 2019)
Lamtorang Hasugian* M. Hamdan* Edi Yunara* Tindak pidana penghinaan merupakan kejahatan hukum yang sangat perlu diperhatikan. Tidak tangung-tanggung bahkan seorang presiden juga sudah menjadi korban kejahatan penghinaan. Saat ini banyak kasus-kasus penghinaan yang berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Presiden yang merupakan seorang pemimpin negeri ini yang mana seharusnya presiden itu dibela dan dihormati, malah dihina oleh rakyat sendiri. Berdasarkan dengan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa  rumusan permaslahan yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penghinaan prsiden dalam KUHP maupun diluar KUHP? apa yang menjadi  faktor-faktor penyebab terjadinya penghinaan terhadap presiden? bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap presiden. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library search). Analisis data secara kualitatif. Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap presiden awalnya diatur dalam KUHP pasal 134, 136 bis, 137, hingga akhirnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Meskipun demikian pengaturan tindak pidana presiden tetap ada pengaturannya dalam KUHP pasal 310 s/d pasal 320 tentang penghinaan biasa dan dalam UU ITE  pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) tentang penghinaan melalui media elektronik. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana penghinaan terhadap presiden terdiri dari adanya 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penanggulangan tindak pidana terhadap presiden dengan upaya preventif dan upaya represif. Pada Putusan MA No 153 PK/PID/2010 menyatakan bahwa Eggi Sudjana tetap bersalah yang dikenakan pasal 314, 316 bis. Penulis mengira putusan tersebut sudah tepat karena Putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013- 022/PUUIV/2006 tanggal 4 Desember 2006 yang menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai Kekuatan hukum mengikat) karena perbuatan yang di lakukan/didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 3 Januari 2006 sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2006 sehingga putusan tetap berlaku.       *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.