ANALISIS KINERJA PROSES PELELANGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SECARA ELEKTRONIK DI KOTA MEDAN (Studi Kasus : Pemerintah Kota Medan) - Abdul Zailani (Jurnal Teknik Sipil USU, 2019)
ABSTRAK   LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.  Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Ditinjau dari segi waktu, pengumuman harus ditulis di surat kabar selama 1 hari dan selama 7 hari pengumuman di Kantor Pemerintah Kota Medan, sedangkan dengan menggunakan sistem elektronik hanya perlu memasukkannya didalam website resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Medan. Ditinjau dari segi biaya, terdapat beberapa faktor kenapa pelelangan secara elektronik lebih hemat dibandingkan secara manual karena pada pelelangan secara manual Pokja layanan Pengadaan harus melakukan pembayaran pada pembelian kertas, tinta, pembelian perangkat komputer dan printer, penyewaan gedung, dan sampai biaya pengamanan dari pihak kepolisian sedangkan dengan meggunakan sistem pelelangan secara elektronik hanya perlu mengunggah (upload) ke website resmi LPSE Kota Medan.  Kata Kunci: Pelelangan Secara Elektronik, Unit Layanan Pengadaan