IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 TERHADAP EKSISTENSI HUTAN ADAT MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR YANG TUMPANG TINDIH DENGAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK - Sukirno, Sri Sudaryatmi, Sitta Nabilla Maisara Mulyono Putri*, (Diponegoro Law Journal, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu implikasi Putusan MK No.35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar yang tumpang tindih dengan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul akibat tumpang tindih status hutan adat dan hutan konservasi pasca diterbitkannya SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, eksistensi hutan adat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar bersifat status quo. Pihak Kasepuhan Ciptagelar menyatakan bahwa hutan adat milik mereka eksis sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang, sedangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat Kasepuhan Ciptagelar tidak eksis karena belum memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat mereka. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tumpang tindih status hutan adat dan hutan konservasi TNGHS sejauh ini dilakukan melalui muyawarah antara pihak TNGHS dengan pihak Kasepuhan Ciptagelar, selain itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah menerbitkan beberapa regulasi sebagai bentuk tindak lanjut dari Putusan MK No.35/PUU-X/2012..Â