PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI KONSUMEN PUPUK BERSUBSIDI DI KUDUS - Suradi, Rinitami Njatrijani, Berlian Fajar Latifa Noor*, (Diponegoro Law Journal, 2016)
Pupuk merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kegiatan pertanian. Demi memajukan pertanian Indonesia, distribusi penyaluran pupuk disubsidi oleh Pemerintah. Namun adanya subsidi dari pemerintah, juga diiringi dengan kelangkaan pupuk yang merugikan petani. Untuk itulah akan dibahas dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi di Kabupaten Kudus serta tindakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Perlindungan hukum terhadap petani diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Pertanian Fasilitasi Asuransi Pertanian. Tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan adalah dengan sosialisasi melalui Penyuluh Pertanian Lapangan, Realokasi Pupuk Bersubsidi dan Asuransi Pertanian. Namun ternyata di lapangan masih banyak petani yang belum dapat merasakan perlindungan yang dimilikinya karena pemerintah dalam menjalankan perlindungan tersebut kurang optimal. Pemerintah sebaiknya melakukan langkah-langkah pembenahan dan peningkatan kinerja. Sehingga distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan baik dan dapat melindungi hak-hak petani.