PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH - Wahyu Prawiro Pratama*, Amiek Soemarmi, Peni Susetyorini (Diponegoro Law Journal, 2016)
Dinas kelautan dan perikanan salah satu lembaga yang mengatur kebijakan teknis dibidang pengelolaan wilayah pesisir dapat dilaksakan dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah dan apakah hambatan serta upaya peyelesaiannya dari dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkkan Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu :Bagaimana pengaturan pengelolaan  wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan Apakah hambatan dalam pengelolan wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan Tujuan dari penelitian tersebut : untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan dan pengaturan Wilayah pesisir dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana data sekunder itu diproleh Undang – Undang, hasil penelitian, jurnal serta hasil karya ilmiah. Dari data yang diproleh maka dianalisis dengan metode deskriptif – analisis yang disajikan dalam bentuk laporan kualitatif.Penelitian yang telah dilaksnakan, maka disimpulkan bahwa peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengelolaan wilayah pesisir belum lah optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan yuridis mau pun non-yuridis hal ini ditunjukkan dengan kurang nya pembangunan maupun tenaga-tenaga ahli dalam masalah perikanan maupun masalah pengelolaan wilayah pesisir..Saran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Bengkulu Selatan lebih berperan aktif dalam mengelola wilayah pesisir dalam bentuk pembanguanan sarana infrastruktur maupun rehabilitasi wilayah pesisir yang terkena abrasi.