PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN KECIL OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BREBES - Amiek Soemarmi, Eko Sabar Prihatin, Ghana Chalid Gandyo*, (Diponegoro Law Journal, 2016)
Wilayah kelautan dan perikanan di Kabupaten Brebes memiliki potensi perikanan yang diperlukan bagi pemerintah untuk kepedulian terhadap perlindungan hukum bagi nelayan kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan hal apa saja yang menjadi kendala dalam upaya perlindungan hukum bagi nelayan kecil di Kabupaten Brebes. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes adalah melakukan Pendaftaran dan pendataan nelayan kecil untuk mendapatkan surat izin penangkapan ikan dan bantuan hukum bagi nelayan, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah, sesuai Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Rendahnya kesadaran para nelayan kecil untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kelautan dan Perikanan berakibat rendahnya pula perlindungan hukum bagi mereka. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pengawasan dan patroli laut untuk mengurangi adanya pelanggaran. Perlu adanya upaya strategis dan signifikan seperti adanya Peraturan Daerah yang memberikan payung hukum bagi nelayan kecil dalam rangka memberikan perilindungan hukum bagi nelayan kecil khususnya di Kabupaten Brebes.