PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 - Evilola P.M.P*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono (Diponegoro Law Journal, 2016)
Pengangkutan udara saat ini tidak dapat diragukan lagi, dimana perkembangan tersebut masuk pada tahap berkembang pesat. Pesatnya perkembangan dari angkutan udara ini sendiri didorong oleh kebutuhan para penggunanya maupun penyedia jasa. Namun dengan banyaknya perusahaan angkutan udara terdapat persaingan di dalam memperoleh para pengguna jasa. Hal ini memicu persaingan dalam penawaran harga tiket yang relatif lebih murah untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya. Keadaan dikawatirkan menjadikan maskapai tidak memberikan pelayanan yang berkesesuaian dengan peraturan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.Tidak banyak perbedaan pelaksanaan perlindungan hukum dari pihak Garuda Indonesia sebagai pelaku usaha dengan apa yang tertera dalam Undang-undang No 1 Tahun 2009. Hal tersebut dapat di lihat dengan adanya tanggungjawab dan ganti kerugian dalam pelaksanaan perlindungan hukum diantaranya kematian, cacat tetap atau lukanya penumpanag, hilangnya bagasi dan penundaan penerbangan