PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI GOLONGAN INDONESIA KRISTEN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN - Endra Adhitya Feriza*, Mulyadi, Yunanto (Diponegoro Law Journal, 2016)
Perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian menjadi problematika karena dalam keyakinan Agama Kristen, perceraian dalam suatu hubungan perkawinan adalah tercela dan tidak dibolehkan dalam Agama Kristen. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yaitu deskripsi analitis, pengumpulsn data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum yang timbul dari perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri oleh warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen yaitu akibat terhadap hubungan perkawinan, akibat hukum terhadap harta bersama dan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkannya. Pelaksanaan perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpastian hukum, karena walaupun telah bercerai di Pengadilan Negeri namun di Gereja perkawinan tersebut masih berlangsung. Dengan demikian, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Disamping itu, Pelaksanaan perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan karena perkawinan dalam agama Kristen bersifat monogami dan tidak terceraikan.  Sehingga untuk memberikan kepastian hukum perlu adanya aturan hukum yang pasti dalam peraturan perundang-undangan demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan.