KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS: PERDAGANGAN 11 PEREMPUAN DI SUKABUMI DENGAN MODUS PERKAWINAN TAHUN 2018) - Maureen Sofia Christy; Rahayu Rahayu; Elfia Farida (Diponegoro Law Journal, 2019)
Penelitian ini di latar belakangi oleh perkawinan transnasional yang merupakan bagian dari perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual. Bentuk perdagangan orang ini lebih banyak menimpa perempuan dikarenakan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dan secara fisik lebih lemah dibandingkan laki-laki sehingga kecil kesempatan untuk melawan. Misalnya, kasus 11 perempuan di Sukabumi yang di perdagangkan ke China dengan modus perkawinan transnasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun ia berada. Latar belakang ini menimbulkan permasalahan mengenai apakah kasus terhadap 11 perempuan di Sukabumi yang dikirim ke China untuk dinikahkan merupakan kategori perdagangan orang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif.Perdagangan orang secara umum merujuk pada perekrutan ataupun pengiriman dengan cara penipuan. Kasus perekrutan dan pengiriman 11 perempuan dari Indonesia ke China dengan cara penipuan menggunakan modus perkawinan merupakan kategori perdagangan orang. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, memenuhi HAM warga negaranya walaupun belum secara maksimal karena belum adanya putusan akhir dari kasus tersebut.