TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS HUKUM OBYEK DALAM PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD, OPERATE AND TRANSFER/BOT) (STUDI PT BRI TBK. DAN DANA PENSIUN BRI DENGAN PT MULIA PERSADA PACIFIC) - Mega Rizkiani*, Budi Santoso, Hendro Saptono (Diponegoro Law Journal, 2016)
Meningkatnya kebutuhan akan pembangunan nasional yang bertitik berat pada ekonomi, membutuhkan pula penyediaan dana yang cukup besar. Kerja sama build operate and transfer (BOT) dipilih sebagai solusi dari kekurangan dana dari pemerintah dengan bekerja sama kepada swasta. Salah satu Perjanjian yang dibuat yaitu Perjanjian build operate and transfer (BOT) antara pihak PT BRI dan Dana Pensiun BRI dengan PT Mulia Persada Pacific.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif. Dimana dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran sebenarnya mengenai pemecahan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya wanprestasi atas tidak terlaksananya seluruh kewajiban pihak PT Mulia Persada Pacific, serta tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur perjanjian bangun guna serah (build, operate and transfer/BOT). Mengenai akibat hukum antara para pihak yang timbul karena wanprestasi, yaitu berakhirnya perjanjian, penyerahan hak pengelolaan gedung BRI II kepada PT BRI dan membayar ganti rugi kepada PT BRI. Sedangkan status hukum obyek setelah adanya wanprestasi, seluruh obyek dalam perjanjian tersebut dikembalikan kepada PT BRI dan perjanjian batal demi hukum setelah adanya putusan.