PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING DI INDONESIA (STUDI LOAN AGREEMENT ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NORDEA BANK DANMARK A/S (DENMARK)) - Viva Orchita*, FX. Joko Priyono, Nanik Trihastuti (Diponegoro Law Journal, 2016)
Berkembangnya kerja sama ekonomi internasional mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas atau transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak asing, paling tidak salah satunya adalah pihak asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah status loan agreement (perjanjian pinjaman luar negeri) antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S termasuk Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional Publik ataukah Hukum Perdata Internasional, dan apakah putusan yang dihasilkan oleh pengadilan asing dapat dijalankan di Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research), data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa kontrak loan agreement (perjanjian pinjaman luar negeri) antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S termasuk perjanjian internasional dalam hukum internasional publik. Sementara dilihat dari substansinya, loan agreement pada dasarnya masuk dalam ranah hukum perdata internasional. Namun dengan adanya pergeseran penggunaan governing law dalam loan agreement pada perkembangannya, maka pembagian tersebut tidak lagi dapat dijadikan acuan. Putusan yang dihasilkan oleh pengadilan asing tidak dapat dijalankan di Indonesia. Ketentuan mengenai tidak dapatnya suatu putusan pengadilan asing dieksekusi atau dilaksanakan di Indonesia, antara lain dapat ditemui pada Pasal 436 Regleman Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, “RV”), namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku lagi manakala negara mengikuti suatu peraturan tertentu dan telah dilakukan ratifikasi maupun melakukan pengesahan dalam suatu undang-undang yang memberlakukan peraturan tersebut secara khusus (lex specialis).