TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BUKU DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BUKU PEMERINTAH DI KANTOR BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH - Corina Aulia Wijayanti*, Agung Basuki Prasetyo, Solechan (Diponegoro Law Journal, 2016)
Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi keuangan negara yang dibiayai APBN/APBD dan dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Untuk itu dibutuhkan persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaannya. Dengan adanya proses pengadaan barang/jasa yang sehat maka diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi Pemerintah dan Masyarakat.Sering kali dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan buku Pemerintah timbul kendala yang dialami oleh kedua belah pihak. Kendala tersebut dapat disebabkan karena kelalaian secara sengaja ataupun karena adanya keadaan memaksa. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan tanggung jawab Penyedia Barang dalam penyelesaiannya agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan buku Pemerintah harus memperhatikan profesionalitas dari kedua belah pihak supaya tidak berdampak munculnya kerugian keuangan negara.Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yuridis dalam pengertian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data-data sekunder dan empiris yaitu penelitian dengan jalan melakuan penelitian atau terjun langsung, wawancara kepada masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perjanjian antara CV. Duta Nusindo dan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan buku telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.