PENANGANAN PENCEMARAN SAMUDERA PASIFIK SEBAGAI AKIBAT DARI THE GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL - Juanda Tampubolon*, Nanik Trihastuti, Adji Samketo (Diponegoro Law Journal, 2016)
Banyaknya kegiatan dumping yang dilakukan oleh negara-negara sekitar Samudera Pasifik, mengakibatkan terjadinya fenomena The Great Pacific Garbage Patch di bagian utara Samudera Pasifik yang sudah banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia, karenanya karenanya negara-negara sekitar perlu bertanggungjawab untuk menangani pencemaran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian NOAA dan National Geographic, garbage patch banyak menimbulkan dampak buruk bagi ekologi maupun sektor perekonomian. Berbagai aturan Hukum Internasional, seperti Deklarasi Stockholm 1972, Konvensi London 1972, UNCLOS 1982, dan MARPOL 73/78 memiliki ketentuan yang melarang negara-negara peserta untuk melakukan pencemaran di wilayah laut serta mewajibkan negara-negara peserta untuk melakukan penanganan apabila terjadi pencemaran. Berdasarkan ketentuan tersebut dan Internationally Wrongful Acts yang telah dilakukan negara-negara tepi Samudera Pasifik, maka negara-negara tersebut harus melakukan pertanggungjawaban yang diikuti dengan ganti kerugian (liability). Tuntutan pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh IMO terhadap negara-negara tepi yang menjadi anggotanya atas dasar ketidakpatuhan. Negara-negara di seluruh dunia juga berhak menuntut pertanggungjawaban karena Samudera Pasifik merupakan common heritage of mankind, sehingga menimbulkan common interest untuk secara bersama-sama melindungi Samudera Pasifik demi kelangsungan hidup manusia.