IMPLIKASI IDENTITAS GANDA PENDUDUK PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL - Nadia Nur Fitriani*, Soekotjo Hardi Winoto, Lita Tyesta A.L.W (Diponegoro Law Journal, 2016)
Penelitian Tentang “Implikasi Identitas Ganda Penduduk Perbatasan Indonesia - Malaysia Di  Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Internasional” bertujuan Untuk mengetahui penyebab terjadinya identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Untuk mengetahui dampak atau implikasi identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi persoalan identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa penyebab terjadinya identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah disebabkan beberapa faktor yaitu : Karena adanya kedekatan atau kekerabatan diantara penduduk perbatasan; Karena adanya kebutuhan hidup masyarakat yang dapat dipenuhi oleh negara tetangga; Karena adanya hubungan ekonomi dalam bidang perdagangan yang membuat penduduk lebihs ering melakukan perdagangan ke negara tetangga Malaysia, dikarenakan nilai uang negara tetangga lebih tinggi daripada nilai uang rupiah. Bahwa dampak identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya bagi warga di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat khususnya bagi penduduk akan menimbulkan dampak mereka akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan bagi Negara dampak dari identitas ganda ini menyebabkan rasa kebangsaan penduduk perbatasan menjadi berkurang, yang pada akhirnya mereka bisa saja menjadi warga negara Malaysia tentu saja ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi persoalan identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia Khususnya Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana bagi penduduk perbatasan baik itu sarana pendidikan, kesehatan maupun sarana perbaikan jalan dll. Pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk lebih menumbuhkan rasa cinta kepada negara.