OPTIMALISASI TATA CARA PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 - Hasyim Asy’ari, Lita Tyesta A.L.W, Okky Singgih Laksono Waskita Aji*, (Diponegoro Law Journal, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimanakah tata cara partai politik dalam hal rekrutmen politik pada Pemilu 2014 dan bagaimana seharusnya rekrutmen politik yang dilakukan oleh parpol agar tercipta suatu pemerintahan yang baik. Dalam penulisan hukum ini metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, rekrutmen politik yang terjadi pada Pemilu 2014 belum berjalan dengan baik karena masih ada kesan asal pilih pada pemilihan kader-kader yang maju dalam Pemilu 2014. Kedua, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan pengisi jabatan yang bersih, dan untuk menghasilkan pengisi jabatan yang bersih diperlukan pemilu yang jurdil. Untuk mewujudkan pemilu jurdil proses rekrutmen politik harus sesuai dengan AD/ART dan peraturan internal partai. Bukan hanya merupakan keputusan Ketua Umum atau pengurus inti partai, namun anggota partai juga mempunyai hak menentukan kebijakan serta memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Asas demokrasi dalam pengelolaan partai politik ‘kedaulatan partai berada pada tangan anggota’ haruslah ditegakan.