PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK EKS TIMOR TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - Citra Dewi Sunjaya Putri*, Retno Saraswati, Amiek Soemarmi (Diponegoro Law Journal, 2016)
Penduduk Eks Timor Timur kurang lebih sebanyak 300.000 jiwa masuk ke wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Timur Leste yang sekarang berdiri sebagai sebuah Negara sendiri. Hal tersebut menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi antar penduduk yang dipicu oleh kesenjangan sosial antara penduduk setempat dengan penduduk Eks Timor Timur, tradisi meminum minuman keras, banyaknya pengangguran dan adanya stereotype dari penduduk setempat bahwa penduduk Eks Timor Timur hanya menambah masalah bagi mereka dan menambah beban bagi pemerintah. Maka, perlindungan hukum harus diberikan dari berbagai lembaga, salah satunya adalah dari lembaga Polri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Polri khususnya Polda NTT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk eks timor timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam memberikan perlindungan hukum, Polda Nusa Tenggara Timur melakukan tindakan preventif dan melakukan tindakan represif, seperti mengerahkan segala kekuatan baik dari dari Polsek, Polres, Polda setempat, serta meminta bantuan kepada brimob dan TNI untuk melakukan perlindungan dan pengamanan di lokasi pengungsian serta menindak hukum bagi setiap penduduk yang melakukan tindakan melanggar hukum.