PROFESIONALISME BIROKRAT DALAM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MENUJU TERWUJUDNYA NEGARA BEBAS KORUPSI KOLUSI NEPOTISME (KKN) DI KOTA SEMARANG - Bethari Destianingrum*, Untung Dwi Hananto, Nabitatus Sa’adah (Diponegoro Law Journal, 2017)
Peranan profesionalisme birokrat sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan aparat birokrasi yang tercermin dari cara mereka melakukan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan memberikan pelayanan publik mengarah pada pencapaian tujuan yang telah di cita-citakan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, reformasi merupakan syarat yang sangat  diperlukan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi dilakukan guna menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas serta bebas dan bersih dari praktik KKN dan tentu saja mampu melayani publik dan memegang teguh nilai kode etik aparatur negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana profesionalisme birokrat dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat Kota Semarang, serta mengetahui bagaimana reformasi birokrasi yang terjadi di Kota Semarang. Mengetahui ada atau tidaknya hambatan dalam proses implementasi good governance di Kota Semarang dan bagaimana cara meminimalisir hambatan yang muncul.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profesionalisme birokrat dalam implementasi good governance telah berjalan dengan cukup baik namun memang belum maksimal. Hal ini ditunjukan dengan masih terdapat beberapa hambatan yang muncul baik dari aspek reformasi birokrasi maupun aspek pelayanan publik seperti kurangnya tanggapan dari masyarakat. Ada pula hambatan dalam proses rekrutmen dan hambatan mengenai minimnya gaji pegawai negeri yang juga masih menjadi sedikit kendala Oleh karena itu diperlukan pengawasan dalam upaya meningkatkan prinsip-prinsip good governance dalam segala aktifitas terkait dengan penyelenggara pemerintahan. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat setempat mengenai pentingnya good governance dan bagi birokrat diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam kegiatan pemerintahan agar terciptanya praktik good governance sesuai dengan apa yang di harapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Kota Semarang.