PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN EMAS OLEH PEJABAT DIPLOMATIK KOREA UTARA DI BANGLADESH) - Cathy Anggraini*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah (Diponegoro Law Journal, 2016)
Hukum diplomatik mengatur mengenai hak kekebalan (immunity) dan keistimewaan (privilege) untuk perwakilan diplomatik suatu negara dengan tujuan agar perwakilan asing tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bebas. Namun, dalam prakteknya masih saja terdapat penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima.  Contoh kasus terjadi di Bangladesh yang melibatkan pejabat diplomatik Korea Utara bernama Son Young Nam yang menjabat sebagai Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara di Bangladesh. Pejabat diplomatik tersebut telah melakukan penyalahgunaan hak kekebalan karena memanfaatkan haknya untuk menyelundupkan emas ke Bangladesh. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari Konvensi Wina 1961 dan apakah akibat hukum dari kasus penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik bagi negara penerima dan negara pengirim. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis melalui studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hak kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik Korea Utara tidak bersifat mutlak dan hak tersebut dapat ditembus karena pelanggaran berat telah dilakukan olehnya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Bangladesh kepada pejabat diplomatik tersebut adalah persona non grata. Bangladesh juga meminta Korea Utara agar pejabat tersebut dituntut berdasarkan hukum negaranya, namun Korea Utara tidak mengabulkan permintaan tersebut dan hanya menyampaikan permintaan maafnya atas kasus pelanggaran yang terjadi kepada Pemerintah Bangladesh.