REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI (STUDI KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN PANGAN) - Richard Tulus*, Eko Soponyono, Laila Mulasari (Diponegoro Law Journal, 2016)
Maraknya tindak pidana di bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penimbunan pangan menunjukan dimensi perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tahap penetapan pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan yang saat ini berlaku (ius constituendum) dan melihat seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang ada perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan atau dengan perkataan lain mengkaji kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (Ius Constitutum). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan saat ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perlu dicermati bahwa tahap penetapan pidana dalam UU Pangan dan UU Perdagangan mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dalam ranah ius constituendum diformulasikan dengan mendasarkan pada Konsep KUHP 2014 dan kajian perbandingan negara lain terhadap tindak pidana penimbunan pangan, sehingga dapat memberi arah yang terang bagi tahap pemberian pidana dan tahap pelaksanaan pidana.