AKIBAT HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028K/Pdt/2012) - R.Suharto, Sukirno, Hanung Aninditya*, (Diponegoro Law Journal, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kapal guna memperoleh modal usaha perikanan, serta mengetahui akibat yang timbul bila terjadi perubahan regulasi sehingga nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit pada bank dilakukan melalui prosedur dengan tahapan-tahapan dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Permohonan kredit setiap pemberian kredit baru dan atau perubahan-perubahannya harus berdasarkan adanya suatu permohonan secara tertulis sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah permohonan disetujui oleh pihak bank, maka pemohon dapat menerima pinjaman yang dimohonkan. Sedangkan, akibat yang timbul bila nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa alternatif dan langkah hukum yang ditempuh, yaitu somasi, penjualan agunan dan penjaminan lagi. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pengaturan mengenai alat tangkap menjadi permasalahan bagi nelayan maupun pemilik kapal dalam mengembangkan usaha perikanannya, khususnya dalam penyaluran kredit diharapkan pihak investor selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan.