PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG - Kiki Nur Asri*, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani (Diponegoro Law Journal, 2017)
Perkembangan moda transportasi darat membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya perkembangan transportasi darat terdapat pula risiko kecelakaan lalu lintas yang mengintai. Masyarakat sebagai warga Negara berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Negara memberikan kewenangannya kepada PT. Jasa Raharja (Persero) yang merupakan implementasi dari UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pelaksanaan asuransi sosial dan hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang berjalan dengan sangat baik. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan asuransi sosial yaitu berkaitan dengan kedisiplinan anggota pegawai, sistem administrasi pendataan yang kurang rapi, dan  kurangnya sosialisasi PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran santunan. Saran yang dapat penulis berikan  terhadap PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu hendaknya lebih teliti terhadap hal-hal yang menghambat pelaksanaan asuransi sosial dan lebih memperhatikan kepuasan korban/ahli warisnya.