TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) YANG BELUM BERBADAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG) - Faradilla Ananda Safitri*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah (Diponegoro Law Journal, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum di kabupaten Semarang dan mengetahui kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang. Hasil Penelitian di Kabupaten Semarang terdapat 187 BUMDes yang mendapat bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2015 dan sebagian besar unit usaha BUMDes belum berbadan hukum. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes oleh masyarakat dalam kurun waktu 4-5 tahun sejauh ini belum berjalan optimal. Pertanggungjawaban hanya dilakukan oleh pengurus ke pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasannya juga hanya diawasi oleh Badan Pengawas yang telah dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat desa. Kontribusi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang ini belum optimal, tetapi sudah berjalan seimbang terutama pada tahap pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, belum berjalannya pengelolaan BUMDes secara optimal disebabkan oleh kurangnya pendampingan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Untuk itu penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa supaya melakukan peningkatan dalam mengelola BUMDes dengan cara menggerakkan partispasi masyarakat terhadap BUMDes agar dapat mewujudkan tujuan BUMDes dalam meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Semarang.