KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KEMENTERIANKELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MELEDAKKAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA - Lestari Yosefin Siahaan*, Retno Saraswati, Amiek Soemarmi (Diponegoro Law Journal, 2017)
Wilayah perairan laut yang luas menjadikan Indonesia kaya dengan sumber daya alam khususnya dibidang perikanan, mengundang negara-negara lain untuk ingin melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana latar belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menerapkan peledakan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dasar hukum yang mengenai tindakan tersebut, serta kendala/tantangan yang dihadapi dalam menangani berbagai penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Indonesia. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa laut sebagai wilayah teritorial yang merupakan tanggungjawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan tindakan berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Perikanan dengan pelaksanaan oleh Satgas 115. Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, yaitu dalam pelaksanaan reformasi tata kelola perikanan serta pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.