TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH KOTA SEMARANG DIKAITKAN DENGAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAH KOTA SEMARANG - Delia Salas Nirmalasari*, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah (Diponegoro Law Journal, 2016)
Berlakunya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 menjadi tanda dimulainya kemadirian daerah khusunya dalam pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi otonomi daerah ini juga menimbulkan dampak bahwa fungsi anggaran ini dalam suatu pemerintahan tidak berjalan efektif. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan hal yang sering terjadi di daerah. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran pada dinas tersebut untuk melaksanakan tindakan sesuai kebebasan bertindak yang dimilikinya, meskipun telah diketahui bahwa dikresi bagi pejabat di pemerintahan daerah pengaturannya telah disebutkan secara tegas dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.