EFEKTIVITAS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.179/K/SIP/1961 TERHADAP HAK MEWARIS PADA MASYARAKAT BATAK KARO DI KOTA KABANJAHE, KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA - Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih, Sonia Catrisia*, (Diponegoro Law Journal, 2016)
Perselisihan dan keributan antar saudara dapat terjadi akibat pembagian harta warisan yang tidak adil. Ketidakadilan akan membawa para pihak bersengketa untuk menyelesaikan dengan cara kesepakatan atau dengan cara menempuh jalur hukum. Perselisihan dan keributan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo telah membuat suatu putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 yang menyatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuanÂ  dalam mewaris. Putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan hukum waris adat Batak Karo yang menganut sistem pewarisan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana anak laki-laki sajalah yang berhak atas harta warisan orang tuanya. Di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung hanya menentukan suatu hukum yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara. Keputusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang diadili oleh putusan yang bersangkutan, dan tidak mengikat bagi orang lain. Sementara hukum waris adat Batak Karo dirasa kurang adil bagi kaum perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui latar belakang pemikiran hakim dalam memutus Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961, dan apa saja dampaknya bagi masyarakat Batak Karo serta efektivitasnya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan dalam hukum waris adat Batak Karo khususnya terhadap anak perempuan sebagai ahli waris. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pembagian yang khusus dan kewajiban untuk memberikan pemberian kepada anak perempuan walaupun tidak sebanyak bagian anak laki-laki. Hasil penelitian sangat berguna dalam rangka penegakan hukum dalam pembagian warisan pada masyarakat Karo.Â