PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PROSES PENAGIHAN TUNGGAKAN KARTU KREDIT SYARIAH (SYARIAH CARD) MELALUI JASA DEBT COLLECTOR PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA - Roâ€™fah Setyowati, Islamiyati, Fatin Nandari*, (Diponegoro Law Journal, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan syariah card pada industri perbankan syariah di Indonesia dan perlindungan hukum kepada nasabah pengguna syariah card terhadap adanya penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan pembayaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan dasar hukum penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan syariah card pada industri perbankan syariah di Indonesia selain berpegang pada prinsip syariah juga diatur pada Pasal 17B dan Pasal 21 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 dan Ketentuan VII D angka 4 SEBI Nomor 14/17/DASP. Perlindungan hukum kepada nasabah pengguna syariah card terhadap adanya penggunaan jasa debt collector dalam proses penagihan tunggakan pembayaran menurut PBI Nomor 10/10/PBI/ 2008 dan PBI Nomor 16/1/PBI/2014 dapat diwujudkan dengan memberikan edukasi terkait risiko dalam produk syariah card dan mengenai penggunaan jasa debt collector oleh bank syariah. Nasabah yang mengalami perlakuan semena-mena oleh debt collector dapat mengajukan pengaduan kepada bank penerbit syariah cardÂ¸ dan kepada Bank Indonesia. Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh debt collector dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pihak bank syariah sebagai pengguna jasa dan pemberi kuasa juga wajib mempertanggung jawabkan dan dapat pula dijatuhi sanksi.